Disebut Mundur, Simak Jawaban 15 Menteri Jokowi
Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menjawab isu sekitar 15 menteri Kabinet Indonesia Maju siap mundur. Dia membantah isu tersebut dan mengatakan pemerintahan Jokowi-Maaruf masih tetap solid.
“Kami ingin menyampaikan sebuah pernyataan tentang isu-isu yang beredar mengenai mundurnya menteri di pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Bahwa isu mundurnya menteri bahkan jumlahnya sampai 15, sekarang turun jadi 5, itu adalah isu yang sama sekali tidak benar. Karena pemerintahan Pak Jokowi-Ma’ruf Amin, Kabinet Indonesia Maju tetap solid,” kata Budi dalam konferensi pers, Jumat (19/1/2024).
Dia mengatakan telah menghubungi seluruh menteri yang diisukan mundur. Namun, semua menteri tersebut membantah kabar tersebut.
Salah satu yang https://huatkas138.site/ dihubungi adalah Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Budi mengatakan Retno tengah mempersiapkan diri untuk debat di Dewan Keamanan PBB terkait isu Gaza.
“Termasuk saya sudah berkomunikasi dengan Bu Retno Menlu, misalnya, yang sudah diisukan mau mundur. Beliau ini sedang mempersiapkan diri untuk debat di Dewan Keamanan PBB tentang Gaza dalam waktu ke depan,” ungkapnya.
Menurutnya, ini semua berawal dari opini dan bukanlah fakta. Dia mengatakan isu tersebut dinamika biasa jelang pemilihan umum 14 Februari 2024 mendatang.
“Ini kan mau masa krusial, biasalah semua manuver, semua usaha. Boleh aja gapapa, namanya usaha,” ungkapnya.
Sebelumnya ekonom senior Faisal Basri menyebutkan ada 15 menteri yang siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Selain Retno, nama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono jadi nama yang berpotensi untuk mundur.
Selain itu ada lima orang menteri dari PDI Perjuangan, lalu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa, dan dua menteri dari PKB.
Selanjutnya, ada satu menteri dari NasDem, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Kemudian, ada pula Menteri ESDM Arifin Tasri, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.